Cimahi, itmi.or.id – Ketua Bidang II Pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (PP ITMI) Ust. H. Heppi Septian, S.Ag. melontarkan sikap keras terhadap polemik pernyataan Asep Setiawan alias Abah Setu yang dinilai menghina Nabi Muhammad ﷺ.

Ust. Heppi menegaskan, umat Islam tidak selayaknya bersikap acuh ketika kehormatan Rasulullah ﷺ direndahkan.

Menurutnya, kemarahan harus ada sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah, tetapi tidak boleh diwujudkan dengan tindakan sewenang-wenang atau main hakim sendiri.

“Umat Islam wajib marah. Tapi tentunya berlandaskan dengan konstitusi yang berlaku di negara kita. Bagi kita umat Islam, Rasulullah teladan kita. Rasulullah adalah qudwah kita. Beliau mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala,” tegas Ust. Heppi melalui pesan suara WhatsApp kepada Redaksi ITMI, Senin (14/9/2026).

Menurut Ust. Heppi, kemuliaan Rasulullah ﷺ bukan semata-mata penilaian umat Islam terhadap sosok yang mereka cintai. Kedudukan tersebut, kata dia, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta’ala.

“Beliau mulia itu ya karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Beliau suci, ma’sum karena Allah. Beliau dapat memberi syafaat kepada kita karena diizinkan begitu oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala,” ujarnya.

Di sisi lain, Ust. Heppi menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ juga memiliki sisi kemanusiaan. Ia merujuk Surah Al-Kahfi ayat 110 yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ adalah manusia yang menerima wahyu dari Allah.

“Dari sisi lain, Rasulullah juga manusia biasa seperti kita. Seperti yang Allah firmankan dalam Surah Al-Kahfi, bahwa aku ini manusia seperti kalian juga. Bedanya aku diberi wahyu. Ada itu kalau saya tidak salah di Al-Kahfi 110,” katanya.

“Kalau Diam Saja, Wajib Dipertanyakan Keimanannya”

Ust. Heppi kemudian menyampaikan pernyataan lebih keras. Menurutnya, seorang Muslim harus memiliki reaksi ketika mengetahui adanya penghinaan terhadap Rasulullah ﷺ.

“Kalau ada umat Islam yang tidak bereaksi, yang diam-diam saja atas penghinaan Abah Setu terhadap Rasulullah, wajib untuk dipertanyakan keimanannya,” tegasnya.

Namun, Ust. Heppi menekankan bahwa “bereaksi” bukan berarti masyarakat dibenarkan melakukan kekerasan. Ia merujuk hadis Rasulullah ﷺ mengenai kewajiban seorang Muslim mengubah kemungkaran dengan tangan, lisan, atau hati sesuai kemampuan.

Dalam konteks kehidupan bernegara, Ust. Heppi menafsirkan tindakan dengan “tangan” sebagai tindakan berdasarkan kewenangan, bukan tindakan massa.

“Apabila kalian dapati suatu kemungkaran di hadapan kalian, maka hentikan kemungkaran itu dengan tangan kalian, dengan wewenang yang ada pada kalian. Tentu itu tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam konteks NKRI,” ujarnya.

Dengan demikian, menurut Ust. Heppi, masyarakat yang tidak memiliki kewenangan penegakan hukum tidak boleh mengambil alih tugas aparat.

“Kalau kalian tidak bisa karena kalian bukan orang pemerintahan, maka kalian lakukan dengan lisan dan berdakwah. Dengan membuat pernyataan sikap, mendorong pemerintah dan mendukung untuk diusut,” katanya.

Jika seseorang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan penolakan melalui lisan, lanjut Ust. Heppi, setidaknya harus terdapat penolakan dalam hati.

“Kalau itu juga tidak bisa, ubah itu semua dengan rasa benci dalam hatimu dan kondisi itu adalah iman yang paling lemah,” ujarnya.

ITMI Tak Boleh Diam

Atas dasar itulah Ust. Heppi berpandangan ITMI juga harus menunjukkan sikap. Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang menghimpun tunanetra Muslim, menurutnya ITMI tidak semestinya hanya menjadi penonton ketika muncul pernyataan yang dinilai merendahkan Rasulullah ﷺ.

“Jadi semua orang Islam harus punya sikap atas penghinaan kepada Rasulullah. ITMI juga wajib bersikap atas itu semua,” tegas Ust. Heppi.

PP ITMI kemudian menyatakan mengecam segala bentuk penghinaan, pelecehan, maupun perendahan terhadap Nabi Muhammad ﷺ dan mendukung proses hukum yang objektif, profesional, serta berkeadilan.

Sikap keras tersebut tetap dibarengi seruan agar umat Islam tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. PP ITMI menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya.

Ketua Umum PP ITMI Ust. H. Yogi Madsuni dalam keterangannya kepada Redaksi ITMI juga meminta Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan jemaah ITMI di seluruh Indonesia untuk tetap tenang.

“Pesan kami untuk Pengurus Wilayah dan Daerah se-Indonesia, juga jemaah ITMI, agar kita tidak perlu menghakimi. Biarkan pihak berwajib yang menangani. Kita tetap tenang,” kata Ust. H. Yogi Madsuni.

Bagi Ust. Heppi, sikap terhadap dugaan penghinaan Rasulullah ﷺ pada akhirnya bukan soal siapa yang paling keras bereaksi. Umat Islam harus menunjukkan keberpihakan terhadap kehormatan Rasulullah ﷺ, tetapi tetap menempatkan kewenangan penindakan pada pemerintah dan aparat penegak hukum.

Marah dan bersikap, iya. Main hakim sendiri, tidak.