Semarang, Itmi.or.id – Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (PP ITMI) Ust. H. Yogi Madsuni menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) V PW ITMI Jawa Tengah di Semarang.
Kehadiran Ust. H. Yogi Madsuni dalam forum lima tahunan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menyampaikan sejumlah pesan bagi kepengurusan dan anggota ITMI Jawa Tengah setelah Muswil.
Mulai dari implementasi program, menjaga persatuan, pemberantasan buta aksara Al-Qur’an Braille, hingga penguatan peran tunanetra di tengah masyarakat.
Diwawancarai Redaksi ITMI di Semarang, Senin (28/9), Ust. H. Yogi Madsuni mengaku mengapresiasi pelaksanaan Muswil V ITMI Jawa Tengah.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada ITMI Jawa Tengah yang telah melaksanakan Musyawarah Wilayah kelima. Pertama dari penyajian, ini luar biasa. Panitia berjibaku untuk terselenggaranya Muswil lima tersebut,” kata Ust. H. Yogi Madsuni.
Apresiasi juga disampaikannya terhadap steering committee (SC) yang mempersiapkan rancangan materi Muswil. Ia menilai pembahasan dalam persidangan berlangsung dinamis.
“Yang kedua adalah dari sisi penyajian materi, alhamdulillah cukup luar biasa. Dalam hal ini SC telah menyiapkan draf rancangan yang telah terlaksana dalam Muswil. Diskusinya juga hidup, menginspirasi semua, sesuai visi misi ITMI,” ujarnya.
Ust. H. Yogi Madsuni turut menyoroti keterlibatan ITMI tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, pendelegasian dari 31 ITMI kabupaten/kota telah diatur sehingga jalannya persidangan berlangsung tertib.
“Sudah dibagikan delegasinya serta dibagi siapa juru bicaranya. Sehingga Musyawarah Wilayah, persidangan semuanya lancar, tertib, dan saya rasa mengakomodasi kepentingan anggota ITMI Jawa Tengah,” katanya.
Hal lain yang mendapat perhatian Ketua Umum adalah rekomendasi yang dihasilkan Muswil. Ia melihat rekomendasi tersebut memiliki dua sasaran, yakni ke dalam tubuh ITMI dan kepada pemerintah.
“Yang sangat luar biasa itu ada rekomendasi. Rekomendasinya ini saya pikir dibagi dua. Yang pertama rekomendasi internal, dalam hal ini bagi ITMI. Yang kedua adalah eksternal, dalam hal ini kepada pemerintahan,” ujarnya.
Minta Euforia Muswil Dilanjutkan dengan Kerja
Dengan telah terpilihnya kepemimpinan PW ITMI Jawa Tengah, Ust. H. Yogi Madsuni mengingatkan agar semangat selama Muswil tidak berhenti setelah persidangan berakhir.
“Pertama, saya harap euforia itu tidak hanya pada pelaksanaan Muswil saja. Tetapi bagaimana kita mengimplementasikan semua program yang telah disepakati bersama,” tegasnya.
Ia juga meminta persatuan dan kesatuan di internal ITMI Jawa Tengah tetap dijaga setelah proses Muswil selesai.
Menurut Ust. H. Yogi Madsuni, kepengurusan dan anggota ITMI juga harus semakin berani hadir langsung di tengah masyarakat.
“Kiprahnya ITMI di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam kita melaksanakan kehidupan dan penghidupan sehari-hari, seyogianya kita tidak hanya memberanikan diri, tetapi turun langsung ke masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan tunanetra tidak semestinya terus diposisikan sebagai kelompok yang hanya mendapatkan pemakluman.
“Jadi jangan sampai ada istilah tunanetra dimaklumi, tidak. Tapi kita adalah masyarakat yang sama. Masyarakat yang aktif, bukan masyarakat yang pasif,” ujar Ust. H. Yogi Madsuni.
Dalam kesempatan tersebut, Ust. H. Yogi Madsuni juga mendorong ITMI Jawa Tengah membangun kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat lainnya.
Kolaborasi diperlukan, salah satunya untuk mendorong pemerintah memenuhi hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maupun regulasi di tingkat daerah.
“Pesan saya adalah, di internal kita menjadi masyarakat yang aktif. Kemudian juga sama-sama berkolaborasi, termasuk dengan sesama komunitas penyandang disabilitas dan komunitas masyarakat lainnya, untuk dapat mengingatkan pemerintah tentang hak-hak disabilitas yang tertuang pada payung hukum Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, juga peraturan daerah yang ada terkait pemenuhan hak dan pelindungan disabilitas,” katanya.
Ust. H. Yogi Madsuni menekankan paradigma terhadap penyandang disabilitas harus bergeser dari belas kasihan menuju pendekatan berbasis hak.
“Penyandang disabilitas bukan lagi sebagai masyarakat yang harus dibelas kasihani. Bukan lagi dalam konteks charity, tetapi berikan ruang dan kesempatan dengan pendekatan rights-based,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat menjadi mitra ITMI dalam mewujudkan kebijakan yang semakin memperhatikan penyandang disabilitas.
“Dan pemerintah mudah-mudahan dengan adanya musyawarah, dan saya harapkan ke depan akan ada musyawarah lain di wilayah-wilayah lain dan daerah lain, tentu mengharapkan kontribusi dukungan moril maupun finansial. Kita berkolaborasi bersama,” katanya.
Targetkan 1.000 Trainer Al-Qur’an Braille pada 2030
Di sisi internal organisasi, Ust. H. Yogi Madsuni mengatakan kemampuan membaca Al-Qur’an Braille masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Persoalan tersebut, menurutnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab PW ITMI Jawa Tengah.
“PR kita bersama ya sebetulnya, bukan hanya PR PW ITMI Jawa Tengah. Secara internal kita masih menghadapi teman-teman kita yang belum bisa membaca Al-Qur’an Braille, itu yang pertama,” ujarnya.
Sementara dari sisi eksternal, ITMI perlu terus membangun kemitraan dengan pemerintah untuk mendorong kebijakan yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah.
“Kedua, kita kepada pemerintah, bagaimana kebijakannya agar terlaksana yang fokus kepada penyandang disabilitas. Dalam hal fasilitas umum, tempat ibadah, dan lain-lain. Jadi kita berpartnerlah dengan pemerintah,” katanya.
Ust. H. Yogi Madsuni kemudian menyampaikan salah satu target nasional PP ITMI dalam pengembangan pendidikan Al-Qur’an Braille.
“Program kita adalah bagaimana mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Kedua adalah supaya teman-teman tunanetra Muslim Indonesia di tahun 2030 memiliki 1.000 trainer tunanetra pengajar Al-Qur’an Braille,” tegasnya.
Soroti Persyaratan Pendidikan dalam Aturan Internal ITMI
Salah satu rekomendasi internal Muswil kelima jawa tengah ini, yang turut disoroti Ust. H. Yogi Madsuni adalah berkaitan dengan persyaratan jenjang pendidikan dalam aturan organisasi.
Menurutnya, ITMI memiliki tunanetra Muslim dengan potensi intelektual dan spiritual yang baik, tetapi dalam kondisi tertentu potensi tersebut dapat terbentur persyaratan pendidikan formal yang tercantum dalam aturan internal organisasi.
“Ini rekomendasi terkait pendidikan tunanetra ITMI. Sebetulnya banyak tunanetra Muslim berpotensi bagus, tapi terbentur aturan pendidikan terakhir. Padahal banyak tunanetra Muslim spiritualnya bagus. Ijazah mungkin tidak punya, tapi intelektual dan spiritualnya menjamin,” kata Ust. H. Yogi Madsuni.
Anggaran Rumah Tangga ITMI memang memuat jenjang pendidikan sebagai salah satu persyaratan untuk sejumlah posisi kepemimpinan. Untuk Ketua Wilayah, misalnya, Pasal 42 menetapkan pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
Pasal yang sama juga mengatur bahwa dalam kondisi tertentu, apabila tidak terdapat bakal calon yang memenuhi seluruh persyaratan, bakal calon yang memenuhi sebanyak-banyaknya persyaratan dapat ditetapkan sebagai bakal calon Ketua Wilayah.
Pada tingkat pusat, persyaratan pendidikan juga tercantum dalam ART. Ketua Umum dan Ketua Majelis Syura antara lain dipersyaratkan berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
Pernyataan Ust. H. Yogi Madsuni tersebut menempatkan persoalan pendidikan formal sebagai salah satu bahan evaluasi internal yang mengemuka dari Muswil V ITMI Jawa Tengah, terutama dalam melihat potensi kader yang memiliki kapasitas keislaman, intelektual, dan pengalaman organisasi.
Dengan berakhirnya Muswil V dan terpilihnya kepemimpinan PW ITMI Jawa Tengah, Ust. H. Yogi Madsuni berharap berbagai rekomendasi yang telah dihasilkan tidak berhenti sebagai keputusan forum. Hasil Muswil diharapkan diterjemahkan menjadi program, penguatan organisasi, serta kerja kolaboratif ITMI bersama masyarakat dan pemerintah.